Muratara, - Dialog Kebangsaan dengan tema peran strategis tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda dalam mencegah Konflik Sosial Muratara, menghadirkan beragam kalangan cendekia masyarakat di Muratara.
Unjuk rasa berujung pemortalan Jalan lintas Sumatera (Jalinsum) yang kerap dilakukan warga Muratara dalam menyampaikan aspirasi, menjadi topik utama dalam dialog kali ini.
Acara yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor (GPP), Muratara dilakukan di Aula RM, Sederhana, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Rabu (29/11) sekitar pukul 11.36 WIB, dihadiri beragam kalangan aktivis maupun tokoh masyarakat.
Pimpinan Cabang GPP Ansor Muratara, Waroko Hakim yang menjadi tuan rumah dialog menuturkan, acara dialog ini dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat khususnya warga Muratara.
Menurutnya, unjuk rasa yang kerap dilakukan masyarakat selama ini, hanya untuk kepentingan oknum tertentu, gerakan elit politik, gerakan sakit hati. Karena selalu mengorbankan kepentingan masyarakat banyak dengan melakukan pemortalan jalan raya dan kesalahan objektif selalu ditudingkan ke Bupati.
Dia berharap, dengan dialog ini bisa menjadi solusi kebuntuan komunikasi antara masyarakat, sehingga setiap permasalahan bisa segera teratasi dengan cara-cara yang tidak anarkis. "Kami pemuda, kami tidak anti dengan unjuk rasa. Tapi kalau sampai mengorbankan kepentingan orang banyak, dan merusak aset negara itu bukan solusi, tapi hanya menambah masalah,"timpalnya.
Dia mengatakan, selama ini banyak kalangan masyarakat yang fokus menyerang kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati), padahal banyak unsur pemerintahan yang terlibat dalam membuat kebijakan daerah itu.
"Tapi seolah-olah DPRD, Kades, Camat tidak terlibat dalam membuat kebijakan pemerintah itu. Mereka tidak ada ketika masyarakat ada masalah, unsur pemerintah itu banyak ada Eksekutif, legislatif maupun perangkat lainnya,"bebernya.
Bupati Muratara H Syarif Hidayat mengharapkan, acara yang dilaksanakan oleh GP Ansor Muratara ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar kembali mengerakan roda organisasi kepemudaan ke hal positif. Menanggapi tema pembahasan, Bupati Menyampaikan pihaknya mempersilakan ke masyarakat untuk menyampaikan asfirasi.
Namun penyampaian asfirasi itu harus sesuai dengan aturan, tidak anarkis, merusak aset negara apa lagi sampai melakukan aksi pemortalan jalan negara. "Saya tidak ingin aksi pemortalan jalan terulang lagi, kita zolim jika menutup jalan negara, karena jalan itu untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya milik warga Muratara saja," pesannya.
Sementara itu, Kasdim 0406 Mura-Lubuklinggau-Muratara, Mayor INF Budiman Hutahuruk yang menjadi pemateri peran Komponen Masyarakat dalam menangani konflik menyampaikan. Indonesia terdiri dari beragam agama, suku dan ras, semua berpotensi konflik, jika masyarakat tidak peduli dan mencegah konflik komunal tersebut, pasti konflik akan terjadi.
Menurutnya, konflik bisa dipicu dari exklusivisme, suku, agama, ras, sara, politik kesenjangan sosial, perpindahan penduduk secara masal, dan kondisi masyarakat yang rentan terhadap tindakan provokatif.
"Bagaimana kita menjabarkan informasi yang kita dapat, karena sekarang banyak sekali berita provokatif yang disebar lewat media maupun Media Sosial. Kita harus inplementasikan dasar pancasila dikehidupan sehari-hari, sebagai tameng persatuan kebangsaan dan bernegara," ucapnya.
Dia mengatakan, jika konflik ada, apakah ada keadilan di sana? "Supaya menuju ke adilan yang beradab, masyarakat harus mengakui perbedaan, dalam kehidupan. Kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena dengan orang lain,"jelansnya.
Mayor INF Budiman Hutahuruk menegaskan, jika wilayah sudah terkena konflik sosial. Sudah dipastikan daerah itu mudah di provokasi dan di adu domba oleh pihak luar. Bahkan, hal itu sudah pernah terjadi di wilayah Iraq.
"Akhirnya mereka perang saudara, mereka tidak sadar itu negara mereka sendiri dan mereka tidak sadar apa akibatnya. Ujungnya, hanya ada penyesalan karena negara mereka sudah hancur, mereka tidak sadar masyarakat disana di adu domba," ucapnya.
Dia menyampaikan, hal ini merupakan strategi perang modern yang diterapkan oleh pihak tertentu dan sangat berbeda dengan perang konvensional yang menggunakan senjata.
"Jadi kita harus perkuat persatuan bela negara di daerah, dengan cara mencegah provokasi, konflik dan lainnya. Jaga terus keutuhan bangsa dan NKRI harga mati,"pintanya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Muratara, Muhamad Ali menuturkan, masyarakat Muratara jangan mudah di provokasi sehingga zolim dengan cara menutup jalan raya jika melakukan unjuk rasa. Ditakutkan, akibat citra negatif yang terbentuk membuat kemerosotan pembangunan di Muratara.
"Kita harus perbanyak dialog, jangan sampai buntu komunikasi. Perbanyak sosialisasi, tetap jaga keutuhan NKRI,"timpalnya.
Tokoh Pemuda Muratara, Agus Maryanto mengatakan di Muratara saat ini terjadi krisis ras, dan masyarakat Muratara umumnya mengeneralkan konflik dengan permasalahan politik.
"Kita sudah meniru masyarakat Amerika, seluruh persoalan kita laporkan secara demokrasi. Ketika ada masalah hukum, itu ditangani proses hukum. Aksi portal jalan itu sebenarnya masalah hukum yang lambat ditangani sehingga terekspos dan menyerempet ke permasalahan politik,"timpalnya.
Ada beberapa persoalan yang menjadi kesimpulan yang bisa diambil untuk mencegah konflik di wilayah Muratara. "Caranya harus memperbanyak dialog dan memilah permasalahan sesuai poksinya," tegasnya.
Jika itu permasalahan hukum di selesaikan secara hukum, jika masalah politik di selesaikan secara politik, jika ada permasalahan sistem pemerintah diselesaikan dengan sistem pemerintah.
Dia juga menyampaikan, masyarakat Muratara harus menyadari musuh-musuh yang menjadi faktor utama penyebab konflik tersebut. Diantaranya, yang menjadi penyebab konflik kebodohan, kemiskinan, ke tidak adilan, ke tidak sejahteraan,dan ke tidak setaraan.
"Masyarakat harus menyadari, musuh kita bukan pemerintah atau objek. Tapi musuh utama kita itu tidak nampak, ini yang mesti kita atasi. Jika itu sudah melekat di masyarakat otomatis bisa mengakibatkan konflik," tutupnya.
Sementara itu, perwakilan dari Pemuda Pancasila Muratara, Taufik Said menyatakan. Untuk penuntasan koflik di masyarakat, semua element pemerintahan harus dilibatkan. Karena unsur pemerintah tidak hanya satu lembaga atau insitusi.
"Pemda, DPRD, Camat, Kades, aparat penegak hukum, Kementerian Agama harus turun ketika ada masalah di masyarakat. Karena Muratara ini milik kita semua, bukan hanya Pemda atau satu golongan," tandasnya.
Di akhir acara, seluruh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan seluruh peserta langsung menandatangani deklarasi kesepakatan untuk membangun kabupaten Muratara, agar lebih baik lagi masa mendatang.
Sumber : Detiksumsel.com
